0

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT GELAR RENCANA AKSI DAERAH STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2016

p_20161110_114241_hdr_p2

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menggelar acara dialog interaktif 17 tahun Provinsi Papua Barat terhadap penanggulangan kemiskinan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan (RAD SPKD), serta pelatihan website TKPK Se Papua Barat tahun 2016 yang dilaksanakan kamis 10 November 2016 di salah satu Hotel di Manokwari Provinsi Papua Barat.

Acara yang dihadiri oleh Pimpinan Fraksi DPRD Provinsi Papua Barat, Pimpinan Pokja MRP Provinsi Papua Barat, Pimpinan Lembaga BUMD dan BUMN, Pimpinan Perusahaan Swasta, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat, Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat, Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pimpinan Lembaga Sosial Masyarakat, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Asisten 3 Fransiskus Kosamah mengatakan “kemiskinan merupakan masalah nasional yang terus diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah dan merupakan masalah multidimensional yang menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, angka kemiskinan secara nasional ditargetkan berkurang hingga 8-7 % pada akhir masa RPJMN. Demikian pula sasaran pembangunan Provinsi Papua Barat telah ditargetkan dalam RPJMN dengan indikator penurunan tingkat kemiskinan ditargetkan 23,5 % tahun 2016 dan 21,4 % ditahun 2017”.

“seluruh program dan penganggaran pembangunan yang kita lakukan adalah untuk mencapai masyarakat Papua Barat yang sejahtera, untuk menciptakan kondisi dimaksud tidaklah mudah, kita perlu keterlibatan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keamanan serta pertumbuhan investasi dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam di Papua Barat”.

Sedangkan menurut Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Arif Tasrif menyampaikan “Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang pertama adalah penguatan kebijakan. Penguatan kebijakan yang paling pokok disini adalah dengan penajaman program, penguatan dukungan anggaran dan reformasi regulasi untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan. Kemudian kelompok kedua pekerjaan rumah kita di daerah adalah penguatan kelembagaan koordinasi, sebagaimana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota harus dapat benar-benar berfungsi sebagai agen koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah”.

Lebih lanjut Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat Drs. Ishak L. Hallatu, M.Si selaku Sekretaris TKPK Provinsi Papua Barat mengatakan “berbicara masalah kemiskinan biasa saya menyebutnya dengan sebuah situasi masalah, kalau kita mengacu kepada pendekatan kausal ini menjadi situasi masalah yang nanti menjadi masalah pokok adalah pendidikan kesehatan pendapatan dan lain sebagainya, oleh sebab itu pokok-pokok masalah inilah yang seharusnya diselesaikan, sehingga kemiskinan sebagai sebuah situasi masalah bisa teratasi. Karena kalau pendidikan, kesehatan dan pendapatannya bagus tentunya manusia sebagai faktor produksi ini akan sejahtera. Selanjutnya tugas Bappeda selaku sekretaris TKPK Provinsi Papua Barat tentunya harus melihat bahwa peran dan fungsi Bappeda lebih bersifat koordinasi, pengendalian dan evaluasi”. (MC Papua Barat/fh/rd).

p_20161110_1438002 p_20161110_1438192

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>